Pemerintah Diharap Mampu Jelaskan ke Lembaga Asing Soal Kasus Ahok

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pengamat Jalinan Internasional dari Kampus Padjajaran Bandung, Teuku Rezasyah merekomendasikan, pemerintah lebih pro aktif menyikapi komentar Dewan HAM PBB berkaitan putusan kurungan penjara pada terpidana penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain ahok. Dewan HAM PBB menyerukan Indonesia untuk meninjau UU penodaan agama.

” Baiknya pemerintah Indonesia berikan keterangan saja pada dewan itu. Berikan kalau ini kan masalah dalam negeri. Hakim juga disini telah bekerja dengan cara legal dengan mengecek semuanya bukti, ” kata Teuku waktu dihubungi Republika. co. id, Kamis (11/5).

Teuku menyebutkan, meskipun Dewan HAM PBB statusnya bukanlah organ paling utama PBB, tetapi bila didiamkan cemas bakal jadi rutinitas yang mengakibatkan citra Indonesia tak baik di mata dunia. Karenanya, pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri atau yang lain berikan keterangan pada dewan itu.

Menurut Teuku, pemerintah butuh menerangkan kalau sistem hukum Ahok belum final, masih tetap ada sistem banding, serta pemerintah begitu memerhatikan keamanan untuk Ahok. ” Pemerintah janganlah ingin kita dicekal oleh orang dewan HAM. Ini kerapkali tak adil ya, kerapkali ada peristiwa atas orang-orang Muslim di Myanmar umpamanya, mereka diam-diam saja tuh, ” kata Teuku.

Terlebih dulu, pada Selasa, (9/5), Dewan HAM PBB dalam laman Twitter-nya UN Human Rights Asia @OHCHRAsia menuliskan : Kami prihatin dengan hukuman penjara untuk Gubernur #Jakarta atas sangkaan penodaan pada agama #Islam. Kita menyeru #Indonesia untuk meninjau Undang-undang penodaan agama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *